Pilkada 2011 Diprediksi Lebih Ringan
Share
Senin, 03 Januari 2011 09:39:12 | Berita Depdagri |
Selain hanya 69 daerah yang menggelar pilkada, persoalan daftar pemilih juga sudah ditangani dengan baik. “Dana pilkada pada 2011 juga tentu lebih kecil.Jika pada 2010,ada 244pilkadadanmenghabiskandana Rp4 triliun,pada 2011,tidak sebesar itu.Sebab,hanya di 67 daerah,”ungkap Gamawan di Jakarta kemarin. Mengenai masalah daftar pemilih yang menjadi salah satu sumber sengketa pada pilkada pada 2010, Gamawan meyakini, ke depan tidak akan ada lagi. Sebab, hampir semua daerah sudah melakukan pemutihan data kependudukan dalam rangka membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal (single identity number).
Beberapa daerah bahkan telah memulai program e-KTP tahun ini dan sebagian daerah lainnya akan menyusul pada 2012. Terkait penanganan sengketa pilkada, Gamawan mengatakan, banyak pembenahan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sudah dirumuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, Kemendagri sudah menerima banyak masukan, termasuk tentang penghematan anggaran,penyederhanaan kampanye, serta efisiensi dan efektivitas penanganan sengketa.
Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menyatakan,penyusunan draf RUU Pilkada sudah selesai dan sudah disampaikan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk sinkronisasi antarlembaga. Draf RUU tersebut telah mempertimbangkan banyak masukan melalui aneka diskursus dan perdebatan. “Hal itu misalnya Soal penanganan sengketa pilkada di daerah sebagai upaya efisiensi dan efektivitas.
Sebab, Ketua MK Mahfud MD pernah mengatakan bahwa ada calon yang harus membawa ratusan saksi yang harus ditanggung ongkos pesawat dan penginapannya di Jakarta.Belum lagi bawa berkas- berkas yang diangkut dengan pesawat. Ini kan ongkosnya sangat besar,”tandasnya. Akibatnya, muncul beragam pendapat sebagai reaksi yang tidak bisa dinilai sebagai salah atau benar, melainkan ditangkap sebagai alternatif-alternatif pilihan.
Diketahui,Pilkada 2010 banyak diwarnai sengketa yang sebagian di antaranya masuk ke MK. Dari evaluasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap 154 pilkada kabupaten/kota dan 7 provinsi, terdapat 1.767 pelanggaran. Rinciannya, pelanggaran administrasi sebanyak 1.179,kasus, pidana 572 kasus, dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu sebanyak 16 kasus.
Bawaslu menyatakan bahwa masalah pemutakhiran data pemilih adalah masalah yang masih banyak mewarnai Pilkada 2010. Bentuk- bentuk pelanggaran tersebut dibuktikan dengan adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda, tidak adanya kemutakhiran DPT, DPT fiktif,dan DPT yang bermasalah sebagaimana terungkap dalam Pilkada Provinsi Bengkulu. “Banyak juga terjadi pelanggaran berupa tidak adanya pleno penetapan DPT seperti di Jayapura.
Dalam kasus ini,ada total 206 pelanggaran. Kemudian, yang ditindaklanjuti KPU hanya 4 kasus dan yang diteruskan ke kepolisian hanya 4 kasus (100% dari laporan),kemudian yang dihentikan oleh polisi 4 kasus dari 100% laporan tersebut,” ungkap Ketua Bawaslu Nurhidayat Sardini. (mohammad sahlan)
logo rakata
Sabtu, 26 Februari 2011
Pilkada 2011 diprediksi lebih ringan
PEMILUKADA BATAM
Info Hasil Pilkada Batam 2011 - Pilkada batam 2011 hasil pilkada Batam 2011 dibawah ini adalah berita untuk Hasil Pilkada Batam 2011 yang dikutip dari tribunnews.Data sumber rekap berita tribunnewsbatam.com:
Pilkada Batam : Dahlan-Rudi Menang di Penghitungan Nyata Hasil Real Quick Count Hitung Cepat Pilkada Batam 2011
Hasil Pilkada Batam
1. Dahlan-Rudi (95.697) 34,65 %
2. Ria Saptarika (73.053) 26,45 %
3. Nada Faza Soraya-Nuryanto (38.570)13,96 %,
4. Aripin-Irwansyah (20.530)7,43 %
5. Amir Hakim Hanaehan Siregar-Syamsul Bahrum(48.371)17.51 %.
Dalam rapat pleno, KPU juga menetapkan perhitungan se-Kota Batam sebagai berikut, Ahmad Dahlan-Rudi meraih 103.868 suara atau 34 persen, Ria Saptarika-Zainal Abidin sebanyak 78.926 suara atau 26,03 persen, Nada Faza Soraya-Nuryanto sebanyak 36.165 suara atau 11,93 persen, Aripin-Irwansyah 17.841 suara atau 5,88 persen dan Amir Hakim Hanaehan Siregar-Syamsul Bahrum 60.261 suara atau 19,88 persen.
Minggu, 12 Desember 2010
Senin, 22 November 2010
kembalilah semangat team rakata!!!
Senin, 11 Oktober 2010
RAKATA INSTITUTE : RISET QUICK COUNT PEMILUKADA KOTA DEPOK
Masyrakat Kota Depok yang ingin mengetahui hasil sementara perhitungan suara tercepat (Quick count) pada Pemilukada Kota Depok, Sabtu 16 Oktober 2010 dapat mengaksesnya melalui Rakata Institute. Walau tidak seperti perhitungan global KPU, tetapi Quick count dapat memastikan siapa yang memperoleh suara terbanyak tersebut.
“ Siapa pemenangnya sudah dapat diketahui pada 1-2 jam dari hasil penghitungan terakhir suara yang di kirim dari TPS-TPS sample yang di tunjuk sebagai Quick count “ beber Koordinator Riset Rakata Institute Wilayah Jabodetabek dan Banten Denni Hermawan R kepada press3G di Kantor KPU Depok, Senin (4/10).
Pada jam 3 sore 90 % hasil itu sudah dapat diketahui, lanjut Denni, selebihnya adalah untuk kerusakan atau Human eror. Tetapi dengan catatan, penghitungan itu setelah sekitar jam 1-2 di tutupnya penhitungan suara tersebut di seluruh TPS-TPS.
Denni yang pernah Riset Quick count di Lampung dan Kalimantan itu menambahkan, tidak semua hasil penghitungan suara di TPS itu masuk pada tim risetnya. Quick count hanya mengambil dari beberapa puluh TPS sample saja. Dan globalnya tetap ada pada penghitungan suara di KPU. Depok, press3G
Pilkada Depok
Depok *Mantan bakal calon wakil wali kota Depok, PDIP, Ali Fahmi Al-Habsyi mengatakan pilkada Depok gagal memunculkan figur baru, karena elit politisi muda masih tidak percaya diri merumuskan gerbong baru yang ditawarkan kepada masyarakat Depok."Saya membaca romantisme pertarungan tahun 2005 akan terulang lagi dalam pilkada ini. Figur lama pilkada 2005 akan kembali "menjajal hoki-nya" sebagai wali kota dalam pilkada sekarang," kata Ali Fahmi, di Depok, Minggu.
Keempat pasangan tersebut yang telah resmi mendaftar ke KPU Kota Depok adalah Yuyun Wira Saputra-Pradi Supriatna (Yudistira), Gagah Sunu Sumantri-Derry Drajat, Badrul Kamal-Supriyanto (BK-Pri) dan Nurmahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad (Nur Berkhidmad).
Ia mengatakan jika mengunakan bahasa Bung Karno tahun 60-an Nefo and old nefo yang menampilkan citra new fashion (selera baru) ditengah-tengah tawaran munculnya kandidat old fashion (selera lama).
"Yang dibutuhkan PDI-P sekarang bukan sekedar rekemondasi, tapi kebersamaan dan soliditas yang memunculkan militansi untuk mencapai kemenangan," katanya.
Ali Fahmi mengatakan dirinya dipanggil DPP PDIP untuk memberikan analisa-analisa peta kekuatan di Depok berdasarkan demografi politik.
Menurut dia, masyarakat Depok 60 persen merupakan penglaju (berangkat pagi pulang malam) dan banyaknya migrasi pasangan-pasangan muda pemilih "berpendidikan" yang tinggal di perumahan-perumahan Depok 5 tahun terakhir.
Kedua, realitas di Depok munculnya "titik didih" Golkar dan Demokrat, dan PDI-P yang tercerai-berai. Ketiga, pertarungan pilkada terfokus pada 3 (tiga) kutub Old Fashion yang tampil kembali, maka menjaga soliditas diperlukan adanya "operasi by pass" untuk menurunkan "titik didih".
"Yang menarik bagi pemilih adalah menggabungkan figure dan koalisi kekuatan partai tengah parlemen menjadi kekuatan sigfinikan," jelasnya.
Untuk itu kata Ali Fahmi atas pertimbangan keluarga dan demi kebesaran partai minggu lalu secara resmi saya memutuskan mundur sebagai bakal calon wakil wali kota Depok dari PDIP Perjuangan, sejak minggu lalu.
"Mudurnya saya untuk memberi ruang yang luas bagi para kandidat balon wali kota dan wakil wali kota untuk melakukan analisa diri dan politik lebih jernih, akselerasi, kompromi dan komunikasi," katanya.
Dikatakannya setelah mundurnya saya, DPP menunggu kompromi-kompromi para kandidit tersebut. Tapi semua tergantung dari kemauan, kemampuan, dan jam terbang para balon dalam membaca situasi realita, menganalisa kekuatan dan bermanuver politik.
"Saya pribadi memutuskan kembali ke-'laptop' dalam keseharian saya sebagai analis saham dan investasi untuk beberapa lembaga keuangan," kata mantan caleg nomor 1 DPR RI tersebut.
Ia mengharapkan gaya berpolitik "tiang listrik" tidak digunakan, mereka harus luwes dan dapat membedakan lawan taktis atau strategis dan "teman taktis-strategis" baik dalam level mendapatkan rekomendasi maupun dalam level pertarungan di pilkada Oktober," katanya.info : antara news
Senin, 04 Oktober 2010
Hasil Pleno Rekapitulasi Pilkada Lampung Tengah
Hasil Pleno Rekapitulasi Pilkada Lampung Tengah : Dari hasil pleno rekapitulasi di Kantor KPU Lampung Tengah Rabu (18-8), pasangan A. Pairin-Mustafa dan Musa Ahmad-Suwidyo ditetapkan sebagai pemenang pertama dan kedua, dan maju ke putaran kedua. Pasangan A. Pairin-Mustafa mengumpulkan 154.860 suara (26,83%) dari 858.562 suara yang diperebutkan, sedangkan Musa Ahmad-Suwidyo mendapat 126.123 suara (21,85%). (Data lengkap lihat tabel).
Hasil rekapitulasi itu tidak jauh berbeda dengan perhitungan cepat quick count. Berdasarkan hitung cepat Rakata Institute sebelumnya, pasangan Pairin-Mustafa (nomor urut 6) meraih 25,62%. Pasangan Musa Ahmad-Suwidyo (nomor urut 7) meraih 22,91%.
Pasangan Pairin-Mustafa dinyatakan unggul di tujuh kecamatan, yakni Seputihraman, Putrarumbia, Bandarsurabaya, Bumiratunuban, Bangunrejo, Kalirejo, dan Padangratu. Pasangan Musa Ahmad-Suwidyo unggul di Seputihbanyak, Way Seputih, Buminabung, Rumbia, dan Seputihsurabaya.
Sedangkan pasangan Hery Suliyanto-Syamsir Firdaus unggul di empat kecamatan: Gunungsugih, Punggur, Buminabung, dan Trimurjo. Sementara pasangan Yurida-Mufti Salim unggul di Kotagajah, Bekri, dan Sendangagung.
Tidak ada protes dari para saksi. Saksi pasangan Musa-Suwidyo, Mujiyo, dan saksi pasangan Pairin-Mustafa, Liza Harisni, menyatakan menerima hasil rekapitulasi tersebut. Ketua KPU Lampung Tengah Hendra Fadilah kemudian menetapkan kedua pasangan itu untuk maju pada putaran kedua.
Hendra mengatakan sesuai dengan saran KPU Lampung, pemungutan suara putaran kedua diundur dari jadwal semula. "Sesuai saran KPU Provinsi, pemungutan suara diundur jadi tanggal 29 September 2010. Sebelumnya, kami menetapkan tanggal 24 September," kata Hendra.
Meski ditetapkan, Hendra mengatakan pihaknya masih menunggu kemungkinan gugatan. "Soal gugatan kami tetap menunggu tiga hari, baru bisa bilang ada atau tidaknya calon yang menggugat ke MK. Kalau kesiapan logistik untuk putaran kedua waktunya masih cukup, bahkan kalau itu digelar 24 September. Setelah diundur lebih banyak waktu lagi," kata dia.
Dari rekapitulasi tersebut, tingkat partisipasi penduduk yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) yakni 858.562 orang berjumlah 586.553 orang atau 68,32%, sedangkan yang tidak memilih 272.009 atau 31,68%. Dari jumlah yang menggunakan haknya, 9.736 atau 1,66% di antaranya dinyatakan tidak sah.